Archives
JAKARTA, KOMPAS.com — Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera belum mencapai mufakat dalam rencana pengajuan calon wakil presiden dan kelanjutan koalisi dengan Partai Demokrat.
Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syura membentuk tim perumus. Tim perumus ini terdiri atas 10 orang anggota majelis yang akan memberi masukan tentang kedua hal tersebut.
"Sekarang sedang dibentuk tim perumus 10 orang yang akan memberi masukan pada pleno pukul 14.00. Mudah-mudahan sebelum asar hasilnya sudah ditelurkan," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring saat konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (26/4).
Dia menjelaskan, kondisi musyawarah majelis syura hari ini menghangat dengan bertambahnya usulan dari daerah. Sabtu lalu, kata Tifatul, ada 21 anggota majelis yang menyampaikan inspirasi daerah. Minggu ini, ada 39 orang yang menyampaikan inspirasi beragam.
"Hampir 40. Nah, ini agak alot. Usulan-usulan beragam. Ada yang mengatakan harus mengusung cawapres, ada yang tidak. Ada juga yang mengusulkan pencalonan cawapres dari kalangan profesional," tuturnya.
Menurut dia, salah satu pokok bahasan yang belum tercapai kata mufakat, yaitu keputusan tentang kelanjutan koalisi dengan Partai Demokrat yang mengusung SBY. Semua hal tersebut, katanya, diputuskan setelah masuk ke pleno.
"Memang koalisi tetap pada Demokrat walau tidak menutup kemungkinan. Namun, kita harus menghargai tim 9 sama 5. Kalau mereka ok, baru sah koalisinya," katanya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat masih enggan mengungkapkan nama-nama calon wakil presiden yang bakal dipinang seusai menetapkan secara resmi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada Rapat Pimpinan Nasional, Minggu (26/4) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.
Aksi tutup mulut ini juga dilakukan oleh partai-partai yang telah mengadakan rakernas maupun rapimnas sebelumnya, seperti Partai Gollar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tampaknya, masing-masing partai masih belum ingin partai lainnya mengetahui kekuatan politik mereka. Padahal, waktu pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya tertinggal dua pekan.
Partai Demokrat mengaku menyerahkan kewenangan penetapan cawapres sepenuhnya kepada SBY, walaupun sebelumnya telah dibentukk Tim Sembilan yang bertugas mencari cawapres. Alasannya, Partai Demokrat menghendaki agar cawapres tersebut nanti benar-benar memiliki chemistry dengan SBY.
"Sehingga SBY dan cawapresnya nanti, jika terpilih, dapat membangun pemerintahan yang kuat dan kompak," ujar Ketua DPP Anas Urbaningrum Bidang Politik kepada para wartawan.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang SDM Andi Malarangeng mengatakan, kendati SBY telah mengantongi 19 nama cawapres, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan bekerja sama dengan partai lain. Ketika didesak mengungkap ke-19 nama cawapres tersebut, Andi hanya bisa tersenyum.
"Saya tidak punya kewenangan untuk mengatakan hal itu. Yang jelas, mereka berasal dari partai dan nonpartai," ujar Andi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat dan Partai Golkar memang telah resmi bercerai. Namun, peluang koalisi antara kedua parpol tersebut masih terbuka. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku menunggu Partai Golkar untuk rujuk kembali.
"Mengenai koalisi partai, kami tunggu Partai Golkar. Kita menghormati Partai Golkar. Semua partai berpeluang, termasuk PDI-P kami terbuka," kata Anas, seusai pertemuan terbatas dengan PKS di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (28/4).
Namun, ia mengaku pembicaraan antara PD dan Partai Golkar masih macet hingga saat ini.
"Kami belum melakukan pembicaraan dengan Golkar karena sejauh ini masih diendapkan statusnya. Jadi kami menghormati status diendapkan ini," paparnya.
Lebih jauh ia mengatakan, keputusan koalisi dari Partai Golkar merupakan urusan dalam negeri Partai Golkar. Karena itu, pihaknya tidak akan ikut campur.
"Tentu bukan wilayah kami. Itu betul-betul urusan rumah tangga Partai Golkar, kami tidak boleh ikut campur," tuturnya.
Rabu, 29 April 2009 | 05:11 WIB
Dari informasi yang ditelusuri Kompas sejak Senin (27/4) hingga Selasa malam, kemungkinan Golkar dan Hanura menjalin koalisi untuk mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto cukup besar.
Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Iskandar Manji belum bisa memastikan. ”Belum ijab kabul. Itu masih dalam proses. Tunggu perkembangan besok (Rabu),” ujar Iskandar.
Menurut dia, hingga Selasa larut malam, Wiranto masih memimpin rapat pleno dengan fungsionaris Partai Hanura. Menurut sumber Kompas, jika Rapat Pleno Hanura sudah bisa mengambil keputusan, Wiranto dijadwalkan menemui Kalla di kediaman dinasnya. Akan tetapi, hingga jauh malam, pertemuan belum terjadi. ”Pleno di Hanura alot,” kata sumber tersebut.
Sebelumnya, Senin malam, Kalla sempat menyatakan, Partai Golkar akan segera mengumumkan koalisinya dengan menetapkan capres dan calon wapres. ”Insya Allah, dalam satu dua hari. Partai Golkar akan termasuk parpol yang lebih dulu mengumumkan capres dan calon wapresnya mendahului partai lain,” ujar Kalla optimistis.
Senin malam lalu, utusan Wiranto, yaitu Sekjen DPP Hanura Yus Jusman, menemui Kalla di Posko II Slipi, Jakarta. Yus Jusman ditemani sejumlah pengurus Partai Hanura lainnya. Wiranto juga mendadak datang pada tengah malam itu meski tidak lama berbincang serius dengan Kalla. Setelah Wiranto pulang, giliran Sultan Hamengku Buwono X datang.
Namun, Ketua DPP Partai Hanura Djafar Badjeber yang dikonfirmasi kemarin menegaskan, sampai Selasa, Hanura belum memutuskan koalisi, baik dengan PDI-P maupun Golkar. ”Sekalipun terkesan akan berkoalisi dengan Partai Golkar, hal itu belum final,” kata Djafar.
VIVAnews - Partai Demokrat pada dasarnya menerima rancangan usulan koalisi yang diajukan Partai Golkar. Satu poin yang belum disepakati adalah soal pengajuan nama calon wakil presiden dari Golkar. Tetapi ternyata tiba-tiba Golkar menyebut bahwa terjadi kebuntuan komunikasi politik.
"Demokrat tidak menduga bahwa Golkar hari ini menyatakan telah terjadi kebuntuan pembicaraan koalisi dengan Demokrat," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat Bidang Politik, Anas Urbaningrum.
Hal itu disampaikan Anas Urbaningrum di kediaman pribadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2009.
Demokrat mengira, satu poin rancangan usulan koalisi yang belum mencapai kata sepakat itu akan dilanjutkan dalam pembicaraan berikutnya. Tapi di luar dugaan, ternyata Golkar menyatakan bahwa tidak ada kata sepakat antara Golkar dengan Demokrat.
Dalam jumpa pers ini Anas tampak didampingi Ketua Umum, Hadi Utomo, Ketua Dewan Pengurus Pusat, Andi Mallarangeng, dan Ruhut Sitompul.
Demokrat pun tidak ingin dianggap telah bertindak sewenang-wenang atas keputusan yang disampaikan Golkar itu. "Tidak benar kalau ada kesan seolah-seloah demokrat bertindak semena-mena di dalam proses pembicaraan dalam proses koalisi ini,"
Pagi tadi di Kantor Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Soemarsono, menyatakan lobi Golkar selama seminggu pada Demokrat telah kandas. Demokrat tak mau menerima tawaran Golkar hanya mengajukan satu nama untuk diduetkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan Presiden.
Lobi Golkar ini dilakukan oleh Tim Tiga yang diisi Ketua Dewan Pimpinan Pusat GOlkar, Muladi, Andi Mattalatta, dan Sekretaris Jenderal, Soemarsono. Sementara Demokrat diwakili Tim Sembilan yang diketuai Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo.
Penulis: Vina Nurul Iklima
Golkar Ajukan 1 Nama, SBY Minta Lebih
Jakarta - Partai Demokrat (PD) sudah memastikan bahwa posisi bakal cawapres adalah untuk Partai Golkar. Hanya saja SBY ingin agar DPP Golkar mengajukan lebih dari satu orang kadernya untuk Pilpres 2009.Masalahnya dalam draft kesepakatan koalisi yang Golkar ajukan, disebutkan bahwa akan mengajukan satu nama bakal cawapres. Belum tercapainya kesepakatan atas butir itulah yang kemudian dijadikan alasan DPP Golkar menceraikan PD.
Demikian papar Ketua Bidang Politik PD Anas Urbaningrum di pendopo kediaman Ketua Dewan Pembina PD Susilo B. Yudhoyono di Cikeas, Kab Bogor, Rabu (22/4/2009).
"Kami meminta lebih dari satu nama agar capres punya kesempatan menentukan pilihan terbaik sesuai kriterianya demi pemerintahan yang efektif," ujar dia.
Anas yang juga merupakan bagian tim PD untuk menyusun koalisi, mengaku belum mengetahui alasan Golkar yang hanya ingin mencalonkan satu orang kadernya sebagai bakal pasangan SBY dalam Pilpres 2009. Sejak pertemuan terakhir antar tim negosiasi Selasa malam (21/4), disepakati bahwa butir tersebut akan diendapkan terlebih dahulu.
Lalu butir apa saja dari usulan Golkar yang PD terima?
"Kami sudah sepakati tentang format koalisi yang menjamin stablitas dan efektifitas tidak cuma di pemerintahan tapi juga parlemen. Jadi masih pada prinsip dasar, belum jauh sampai ke jumlah menteri
misalnya," jawab mantan anggota KPU ini.
Rapat harian pimpinan Partai Golkar, Selasa (22/4), memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang dilakukan tim dari kedua partai selama satu pekan terakhir.
Dalam keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Sekjen Golkar Sumarsono mengatakan, keputusan menghentikan komunikasi politik dengan Demokrat karena tidak didapatkan titik temu dan kesamaan pandangan. "Setelah melakukan komunikasi politik yang intensif untuk melanjutkan pemerintahan SBY-JK selama satu minggu ini, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua belah pihak," kata Sumarsono kepada wartawan.
Pembicaraan koalisi dengan Demokrat, lanjut dia, tidak mencapai mufakat. Selanjutnya, rapat memutuskan untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain.
Namun, saat ditanya, apakah keputusan ini menutup pintu koalisi dengan Demokrat, Sumarsono memberikan jawaban mengambang, "Ya mandat kepada Ketua Umum untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik, di situ termasuk Demokrat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengatakan, penghentian pembicaraan koalisi adalah yang dilakukan tim yang khusus dibentuk Golkar. Adapun komunikasi politik oleh Ketua Umum tetap bejalan.
