JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh yang terjadi di Partai Golkar akhirnya terkuak akar permasalahannya dalam perdebatan rapat pleno Partai Golkar, Selasa (5/5) petang. Rupanya ada kader Golkar yang masih berharap dapat berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presiden.
Salah satu Ketua DPP Partai Golkar, Muladi, mengatakan, salah satu hal yang menjadi perdebatan pada rapat tersebut adalah pandangan sebagian kader bahwa ada kesan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menghalangi calon lain untuk dipinang partai lain. Apalagi setelah Jusuf Kalla ditetapkan menjadi capres Golkar bersama Wiranto.
"Ada kesan semula, Pak JK dianggap menghalangi calon lain hasil penjaringan. Setelah berdebat, beliau mengatakan, silakan kalau SBY mau ambil salah satu kader Golkar," kata Muladi, di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (5/5) malam. Selama ini, spekulasi SBY akan menggandeng kader Golkar memang berkembang, apalagi mengingat skenario itu pernah terjadi pada Pilpres 2004.
Namun, seperti telah diutarakan oleh JK sebelumnya, kader tersebut tak boleh menggunakan atribut dan meminta dukungan Partai Golkar. Di lain pihak, tidak ada sanksi bagi kader yang maju bersama calon yang diusung partai lain. Skenario seperti ini pun sebenarnya pernah terjadi saat JK digandeng SBY dalam Pemilu 2004.
"Tidak ada pecat memecat juga di Golkar yang sudah reformasi ini. Jadi, kalau Pak SBY mau memilih kader Golkar, silakan," ujar Muladi. Enam nama kader Golkar yang masuk penjaringan capres Golkar, di antaranya Akbar Tandjung, Surya Paloh, Sri Sultan HB X, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono.
Muladi sendiri selama ini selalu mendorong kembali berduetnya SBY-JK. Namun, setelah akhirnya memutuskan berpisah, Muladi hanya mengatakan akan loyal terhadap keputusan partai. "Secara partai saya loyal, tapi hati nurani saya siapa tahu," ujarnya saat ditanya apakah ia masih ngotot mengajukan kader Golkar kepada SBY.
Namun, SBY pernah mengatakan tidak mungkin memilih cawapresnya dari kader Golkar tanpa melalui dukungan Partai Golkar. Hal itu, menurutnya, akan menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu. Bahkan beberapa hari yang lalu SBY menyatakan telah menetapkan cawapres meski masih menunggu hasil rekapitulasi manual KPU untuk diumumkan.
